PERUNDANGAN INTERNASIONAL TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

1. PROTOKOL MONTREAL Protokol montreal adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi lapisan ozon. Atau lebih lengkapnya Protokol Montreal atas Zat-Zat yang mengurangi Lapisan Ozon. Caranya adalah dengan cara meniadakan beberapa zat yang berbahaya atau menipiskan lapisan ozon. Perjanjian ini difokuskan pada senyawa hidrokarbon halogen yang mengandung klorin dan bromin. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 16 September 1687 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1989. Perjanjian ini mengalami lima kali revisi, yaitu 1. revisi tahun 1990 di London 2. revisi tahun 1992 di Kopenhagen 3. revisi tahun 1995 di Vienna 4. revisi tahun 1997 di Monteral 5. revisi tahun 1999 di Beijing Saat ini, protokol montreal belum sepenuhnya dijalankan oleh Negara Indonesia, mengingat begitu banyaknya aktivitas manusia yang menggunakan kendaraan. Tanpa kendaraan, manusia tidak dapat beraktivitas tentunya. Selain itu masih banyak sekali pabrik-pabrik yang tidak menggunakan penyaring cerobong asap, sehingga masih banyak zat-zat beracun yang ada di atmosfer ini. Untuk meminimalisir penipisan lapisan ozon, hendaknya pemerintah lebih menegaskan dalam hukumnya. Namun, kita sebagai warganya juga harus senantisa membantu dengan cara mempedulikan lingkungan sekitar kita. 2. KTT BUMI 1992 Di tahun 1992, pada Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil, 150 negara berikrar untuk menghadapi masalah gas rumah kaca dan setuju untuk menterjemahkan maksud ini dalam suatu perjanjian yang mengikat. KTT Bumi pada tahun 1992 mengahasilkan suatu perjanjian bahwa yang isinya bangaimana cara mengurangi pemanasan global. Arti dari Pemanasan global itu sendiri adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Penyebab dari pemanasan global itu sendiri antara lain efek rumah kaca, efek umpan balik, dan variasi matahari. KTT Sio de Janeiro tahun 1992 mengandung 2 gagasan utama yaitu gagasan kebutuhan dan gagasan keterbatasan. Berbagai hal dilakukan untuk mencegah pemanasan global. Salah satunya adalah dengan cara perjanjian internasional seperti ini dan juga menghilangkan karbon. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbondioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Cara ini merupakan cara yang paling mudah namun sangat besar manfaatnya. Bayangkan saja bila satu orang menananam satu saja tumbuhan hijau, maka akan membantu meminimalisir terjadinya pemanasan global. 3. PROTOKOL KYOTO Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Ia dinegosiasikan di Kyoto pada Desember 1997, dibuka untuk penanda tanganan pada 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004. Protokol ini bertujuan untuk mengurangi karbon dan efek rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global dan bekerja sama dengan pedagang emisi. Protokol kyoto menurut PBB adalah "Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa Protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%). Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca - karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC - yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008-12. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk AS, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia." Di negara kita masih banyak orang yang belum terlalu peduli akan dampak bahaya pemanasan global. Masih banyak orang-orang yang tidak perduli akan gas-gas berbahaya. Salah satu contoh yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global adalah dengan cara mengurangi pemakaian AC. Sebaiknya kita menggunakan AC seperlunya saja. Ini akan banyak membantu mengurangi terjadinya pemanasan global. 4. KTT PEMANASAN GLOBAL TAHUN 2007 Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 diselenggarakan di Bali International Convention Center (BICC), Hotel The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia mulai tanggal 3 Desember-14 Desember 2007 untuk membahas dampak pemanasan global. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia untuk mengurangi efek gas rumah kaca setelah Protokol Kyoto kadaluarsa pada tahun 2012. Konferensi yang diadakan oleh badan PBB United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) ini merupakan kali ke-13 dan diikuti oleh sekitar sembilan ribu peserta dari 186 negara. Selain itu ada sekitar tiga ratus LSM internasional yang terlibat. Konferensi internasional ini diliput oleh lebih dari tiga ratus media internasional dengan jumlah wartawan lebih dari seribu orang. Konferensi ini bertujuan untuk mengurangi pemanasan global, sebagaimana lanjutan dari perjanjian-perjanjian yang sebelumnya pernah dilakukan. Mengapa kita perlu melakukan hal ini? Hal ini bertujuan untuk meyelamatkan lingkungan hidup kita. Bagaimana jadiny ahidup kita bila pemanasan global terus menghantui dunia ini? Salah satu cara mengurangi pemanasan global adalah dengan cara Mengurang pemakaian kendaraan bermotor. Namun hal ini belum maksimal diterapkan di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, hendaklah kita selalu berupaya untuk peduli dengan negara kita dan dunia ini. 5. PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Pembangunan berawawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusiadengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan hendaknya diikuti dengan pembangunan berkelajutan, yaitu prmbangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemaanfaatan untuk masa kini dab generasi yang akan datang. Cri-ciri pembangunan berkelajutan adalah : 1. Menjamin pemerataan dan keadilan 2. Menghargai keaneragaman hayati 3. Menggunakan pendekatan integratif 4. Menggunakan wawasan dan pandangan ke depan. Pembangunan berwawasan lingkungan menurut Emil Salim (1999) yaitu: Sumber daya yang ada dikelola secara secara bijaksana:pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan, 2. Memiliki pola pembangunan berkesinambungan: kualitas lingkungan dari masa ke masa tetap terjaga, jadi generasi harus berfikir, apakah pembangunan yang dilakukannya telah sudah memperhatikan generasi berikutnya, dan 3. Adanya peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi: pembangunan dikota memberikan penignkatan kualitas hidup dari masyarakatnya, sehingga akan kita dapati generasi yang kuat mental dan spritual, generasi yang cinta lingkungan dan generasi yang siap membangun tentunya.

Perbedaan dasar antara manajemen publik dan manajemen privat/bisnis

Asumsi manajemen public adalah Administrasi organisasi pemerintah dan non-profit pada dasarnya sama dengan manajemen sektor swasta/bisnis (private and public management are similar). Karena itu, alat-alat manajerial bisnis yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dapat juga diterapkan di organisasi publik/non-profit. Manajemen Bisnis : • Istilah manajemen ( private sector) • Manager = bertanggungjawab thd pencapaian tujuan perusahaan dengan menggunakan sumberdaya seefisien mungkin. Manajemen Publik : • Kegiatan sama di sektor publik disebut administrasi (Public Administration) • Mengimplementasikan kebijakan publik (efisiensi pengelolaan sumber daya menjadi pertimbangan sekunder (multi dimensi : sosial, politik,ekonomi, dsb) )

Kebijakan publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.[1] Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Agenda Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya: 1. telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; 2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis; 3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; 4. menjangkau dampak yang amat luas ; 5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; 6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya) Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. 2.Formulasi kebijakan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. 4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Tugas-tugas Manajer

Agar konsep tentang manajer menjadi lebih jelas, berikut ini diuraikan secara terperinci apa tugas-tugas penting yang dilakukan manajer : 1. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Istilah “orang” mencakup tidak hanya para bawahan dan atasan, tetapi juga manajer-manajer lainnya dalam organisasi. Disamping itu, “orang” juga termasuk individu-individu dari luar organisasi, langganan, penyedia (supplier), konsumen atau langganan, pengurus serikat karyawan, pejabat dan karyawan kantor-kantor pemerintah dan sebagainya. 2. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Setiap manajer akan menghadapi sejumlah tujuan, masalah dan kebutuhan organisasional yang semuanya ini bersaing untuk memperebutkan sumberdaya-sumberdaya organisasi (manusia, material atau bahkan waktu manajer). Karena berbagai sumberdaya tersebut selalu terbatas, manajer harus menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan dan kebutuhan organisasional. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu secara sukses. Mereka biasanya dievaluasi atas dasar seberapa baik mereka mengatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lebih lanjut, manajer juga bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan para bawahannya. Sukses atau kegagalan bawahan adalah cerminan langsung sukses atau kegagalan manajer. 4. Manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. Untuk menjadi pemikir yang analisis, manajer harus mampu merinci dan memisah-misahkan suatu masalah menjadi komponen-komponen masalah, menganalisa komponen-komponen tersebut, dan kemudian mencari penyelesaian yang layak (feasible) dengan akurat. Dan yang lebih penting bagi manajer adalah menjadi pemikir konseptual, yang mampu memandang keseluruhan tugas dan mengkaitkan suatu tugas dengan tugas-tugas lain. 5. Manajer adalah seorang mediator. Organisasi terdiri dari orang-orang, dan kadang-kadang mereka saling tidak bersetuju atau saling bertentangan. Bila hal itu terjadi dalam suatu unit kerja atau organisasi, maka bisa menurukan semangat kerja dan produktivitas, atau bisa merusak suasana kerja, atau bahkan para karyawan yang cakap bisa meninggalkan organisasi. Kejadian-kejadian seperti ini menuntut peranan manajer sebagai mediator (penengah). 6. Manajer adalah seorang politisi. Seperti apa yang dilakukan politisi dalam mengkampanyekan program-programnya, manajer harus mengembangkan hubungan-hubungan baikm untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan-ekgiatan usulan-usulan atau keputusannya. Setiap manajer yang efektif “memainkan politik” dengan mengembangkan jaringan kerjasama timbale balik dengan para manajer lain dalam organisasi. 7. Manajer adalah seorang diplomat Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil (representative) resmi kelompok kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer juga mungkin mewakili organisasi dalam berurusan dengan kontraktor, langganan, pejabat pemerintah atau personalia organisasi lain. 8. Manajer mengambil keputusan-keputusan sulit Organisasi selalu menghadapi banyak masalah (misalnya, kesulitan financial, masalah personalia, dan sebagainya). Manajer adalah seorang yang diharapkan dapat menemukan pemecahan berbagai masalah sulit dan mengambil keputusan yang akurat. Seorang manajer adalah apa yang dilakukan manajer, dan manajer tentu saja melakukan banyak hal yang berbeda. Begitu banyak dalam kenyataannya, sehingga berbagai peranan dan kegiatan yang telah diuraikan di atas hanya merupakan sebagian saja untuk melengkapi pembahasan tentang pengertian manajer, berikut akan diuraikan berbagai kegiatan dan peranan yang dilakukan manahjer dari sisi pandang lain.

PENGERTIAN DAN BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu: 1.Analisis kebijakan prospektif Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan. 2.Analisis kebijakan retrospektif Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan. 3.Analisis kebijakan yang terintegrasi Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Jokowi Gelar Rapat Terbuka Soal Penyelamatan Aset DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2012. Rapat itu membahas mengenai penyelamatan aset Pemprov DKI Jakarta dan keterbukaan pengelolaan anggaran. Dalam kesempatan itu, Anggota Komite IV DPD DPR, AM Fatwa, sempat memuji Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, karena telah menjalankan jabatan barunya dengan baik. Membuka setiap akses informasi yang ada dalam pemerintahan. "Selama ini rupanya tertutup. Dan ini saya kira baru kali ini dilakukan rapat kerja secara terbuka, rekan-rekan wartawan jadi saksi, mencatat apa yang disampaikan kepada masyarakat," kata AM Fatwa. Dengan kebijakan keterbukaan informasi tersebut, masyarakat akan merasa lebih terlayani. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah melakukan kontrol terhadap birokrasi. "Masyarakat juga merasa legowo, rapat ini disaksikan masyarakat," ujarnya. Fatwa, rapat kerja kedua lembaga pemerintahan ini akan digelar secara rutin dan berada dalam agenda kerja DPD RI. Beberapa masalah disampaikan DPD kepada gubernur. Rapat ini diharapkan dapat menjadi catatan dan perhatian untuk perbaikan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Fatwa juga mengapresiasi pola kerja Jokowi yang turun langsung ke lapangan, sesuai dengan janjinya. "Sungguh kami berikan apresiasi. Langkahnya diikuti dengan keputusan bukan dengan pidato, tapi dengan tindakan," katanya. Setelah rapat, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memastikan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan pada sejumlah masalah ibukota. Ia merasa beruntung dengan rapat kerja ini. Banyak masukan yang bisa dijadikan bahan kerja dan untuk segera dieksekusi di lapangan. "Pokoknya yang kurang baik diperbaiki, yang belum beres diberesi dan yang belum lurus dilurusi. Banyak masukan yang sangat bagus. Banyak hal yang kemarin saya belum tahu, jadi tahu," kata mantan Walikota Solo itu.

Demokrat Incar Jawa Barat Jadi Kantong Suara 2014

Partai Demokrat Jawa Barat terus berusaha memenangkan Pemilu Legislatif dan berusaha menjadi penyumbang suara utama di tingkat nasional. Target itu disampaikan Iwan Sulandjana usai terpilih sebagai Ketua Umum DPD Partai Demokrat (PD) Jabar periode 2012-2017 dalam Musda DPD PD Jabar di Gedung SICC, Selasa 23 Oktober 2012. "Saya menginginkan Pemilu Legislatif di Jawa Barat, Partai Demokrat kembali bisa meraih nomor satu," kata Iwan. "Target kami meraih 30 persen suara atau minimal sama dengan Pemilu Legislatif lalu, di mana Jawa Barat menyumbang 29 anggota DPR." Karena itu, dia akan fokus menyempurnakan Daftar Pemilu Sementara dan berusaha memenangkan Pilkada Gubernur Jabar. Musda sempat berjalan alot bahkan sampai ditunda karena sengitnya persaingan dua kubu kandidat, Iwan Sulandjana dan Irfan Suryanagara. "Itu salah satu dinamika demokrasi setiap parpol mengalaminya," kata Ketua DPC PD Kota Bandung Erwan Setiawan. Menurut Erwan, di bawah kepemimpinan Iwan yang merupakan incumbent, diharapkan PD akan lebih baik lagi.